Cari

Contoh Surat Permohonan Cuti Tahunan

Contoh Surat Permohonan Cuti Tahunan

Surat permohonan cuti tahunan adalah dokumen formal yang digunakan oleh seorang karyawan untuk mengajukan izin cuti selama jangka waktu tertentu dalam setahun, biasanya untuk tujuan berlibur atau urusan pribadi.

Contoh Surat

[Alamat Penerima]
[Tanggal]

Kepada Yth.,
[Alamat Penerima]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: [Nama Lengkap]
NIP/NIK: [Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Kependudukan]
Jabatan: [Jabatan]

Dengan ini mengajukan permohonan cuti tahunan selama [jumlah hari] hari, mulai dari tanggal [tanggal mulai] hingga tanggal [tanggal selesai].

Permohonan ini saya ajukan untuk kebutuhan istirahat dan mengambil waktu bersama keluarga. Saya telah menyusun rencana penggantian tugas kepada rekan kerja yang bersangkutan serta menjalani prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Saya berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda dan menindaklanjuti hal-hal penting sebelum cuti dimulai. Selama saya menjalani cuti, saya dapat dihubungi melalui alamat email pribadi saya yaitu [alamat email] dalam kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran saya.

Berkaitan dengan permohonan ini, saya telah melengkapi lampiran-lampiran berikut:

1. Surat pengajuan cuti tahunan

Mohon kiranya permohonan saya ini dapat dipertimbangkan dan diberikan persetujuan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Tanda Tangan]
[Nama Lengkap]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Permohonan Cuti Tahunan, perhatikan penulisan yang jelas dan lengkap, lampirkan alasan dan tanggal pengajuan cuti, serta pastikan menyampaikan permohonan dengan sopan dan hormat kepada atasan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permohonan Cuti Tahunan, hindari penggunaan bahasa yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan aturan formal, serta hindari penulisan yang tidak jelas dan tidak terstruktur.

Instansi terkait

  1. Kementerian Tenaga Kerja
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Kementerian Kesehatan
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Kementerian Hukum dan HAM