Cari

Contoh Surat Balasan Dinas

Contoh Surat Balasan Dinas

Surat Balasan Dinas adalah surat yang dibuat oleh instansi pemerintah atau lembaga pemerintah sebagai tanggapan atau jawaban dari surat yang diterima sebelumnya.

Contoh Surat

Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
Jl. Pahlawan No. 15
Surabaya

Nomor: 000/DP/2022
Hal: Balasan Pengajuan Perlengkapan Sekolah

Kepada Yth,
SMP Negeri 2 Surabaya
Jl. A. Yani No. 10
Surabaya

Dengan hormat,

Dalam surat kami Nomor 001/DP/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang berisi pengajuan perlengkapan sekolah, kami memberikan respon sebagai berikut.

Setelah melakukan peninjauan yang teliti terhadap permohonan yang diajukan, pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pengajuan perlengkapan sekolah dari SMP Negeri 2 Surabaya telah disetujui. Kami akan mendukung penuh dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Anda.

Namun demikian, kami menginformasikan bahwa dalam mengalokasikan anggaran dan menyediakan perlengkapan yang diminta, kami akan mengutamakan kebutuhan mendesak dan prioritas utama terlebih dahulu.

Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama dan pengertian dari pihak sekolah dalam menindaklanjuti proses pengadaan perlengkapan sekolah tersebut. Kami akan memberikan bantuan dan dukungan untuk memastikan pengadaan berjalan lancar.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
Ttd.

[Nama]
[NIP]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Balasan Dinas, perhatikan kejelasan dan keberlanjutan isi surat, pastikan untuk memberikan informasi dengan singkat dan padat serta gunakan bahasa resmi yang sesuai dengan aturan penulisan surat resmi.

Harus dihindari

Dalam membuat surat balasan dinas, hindarilah penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu, serta hindari penggunaan kata-kata yang tidak sopan atau tidak etis. Selain itu, hindari juga penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan rumit yang dapat membuat surat sulit dipahami oleh penerima.

Instansi terkait

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  3. Kementerian Hukum dan HAM
  4. Kementerian Perhubungan
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika