Cari

Contoh Surat Izin Latihan

Contoh Surat Izin Latihan

Surat Izin Latihan adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu atau kelompok untuk melakukan kegiatan latihan atau praktik tertentu, biasanya dalam konteks pendidikan, pelatihan kerja, atau kegiatan olahraga.

Contoh Surat

(Putihkan, tanggal, alamat pengirim, alamat penerima)

Kepada Yth,
Pimpinan PT ABCD
Jl. Jalan Raya No. 123
Kota X

Perihal: Permohonan Izin Latihan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: [Nama Lengkap]
Jabatan: Pegawai
Departemen: Departemen Y
Divisi: Divisi Z
NIK: [Nomor Induk Karyawan]
Alamat: [Alamat Lengkap]

Dengan ini, saya mengajukan permohonan izin latihan kepada pimpinan perusahaan. Saya berencana untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terkemuka di Kota X.

Rincian pelatihan adalah sebagai berikut:

Nama Pelatihan: [Nama Pelatihan]
Tempat Pelatihan: [Lokasi Pelatihan]
Tanggal: [Tanggal Pelatihan]
Waktu: [Waktu Pelatihan]
Durasi: [Durasi Pelatihan]

Saya meyakini bahwa pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat saya terapkan dalam pekerjaan saya di perusahaan ini. Saya berharap izin ini dapat diberikan sehingga saya dapat mengikuti pelatihan tersebut.

Demikian permohonan izin latihan ini saya ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Nama Lengkap]
Jabatan: Pegawai
Departemen: Departemen Y
Divisi: Divisi Z
NIK: [Nomor Induk Karyawan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Izin Latihan, hal yang perlu diperhatikan adalah menyertakan informasi yang lengkap seperti tujuan latihan, nama dan alamat tempat latihan, lama latihan, serta alasan mengapa perlu adanya izin latihan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Izin Latihan, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas sehingga membingungkan penerima surat. Selain itu, hindari juga penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan rumit agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang berwenang.

Instansi terkait

  1. Kementerian Tenaga Kerja
  2. Dinas Tenaga Kerja
  3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  4. Lembaga Pelatihan Kerja
  5. Perusahaan atau institusi penyedia program magang