Cari
Surat Jual Beli Tanah Warisan Keluarga adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mentransfer kepemilikan tanah yang diperoleh dari warisan keluarga dengan tujuan jual beli kepada pihak lain. Surat ini berfungsi sebagai bukti sah dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut.
Surat Jual Beli Tanah
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Pemilik Tanah : [Nama Pemilik Tanah]
Alamat : [Alamat Pemilik Tanah]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Tanah dengan ini menyatakan setuju untuk menjual dan menyerahkan hak kepemilikan tanah warisan keluarga kepada:
Nama Pembeli : [Nama Pembeli]
Alamat : [Alamat Pembeli]
Berikut adalah detail tanah yang dijual:
Lokasi Tanah : [Lokasi Tanah]
Luas Tanah : [Luas Tanah]
Nomor Sertifikat : [Nomor Sertifikat]
Pembeli dengan ini menyatakan setuju dan bersedia untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang disepakati sebesar [Jumlah] (dalam huruf: [Jumlah dalam huruf]).
Pembayaran akan dilakukan sebagai berikut:
- [Jumlah Pembayaran Pertama] (sebagai uang tanda jadi) akan dibayarkan saat penandatanganan surat jual beli ini.
- Sisanya, sebesar [Jumlah Pembayaran Sisa] akan dibayarkan dalam waktu [Banyaknya hari] hari setelah penandatanganan surat jual beli ini.
Semua biaya dan pajak yang terkait dengan proses jual beli ini akan ditanggung oleh Pembeli.
Segala ketentuan dan persyaratan mengenai jual beli ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Surat jual beli ini dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing pihak akan memegang satu rangkap.
Penjual:
[Nama Pemilik Tanah]
[Tanggal]
Pembeli:
[Nama Pembeli]
[Tanggal]
Dalam membuat Surat Jual Beli Tanah Warisan Keluarga, hal yang perlu diperhatikan adalah mencantumkan identitas lengkap penjual dan pembeli, mengungkapkan status kepemilikan tanah yang akan dijual, dan mencantumkan mutasi tanah serta kedudukan hukumnya yang sah.
Dalam membuat Surat Jual Beli Tanah Warisan Keluarga, harus dihindari adanya kesalahan informasi mengenai kepemilikan tanah, tidak melibatkan semua ahli waris dalam proses jual beli tanah, dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
