Cari

Contoh Surat Keterangan Masa Kerja

Contoh Surat Keterangan Masa Kerja

Surat Keterangan Masa Kerja adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi sebagai bukti bahwa seseorang telah bekerja di tempat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Surat ini biasanya berisi informasi mengenai lama masa kerja, jabatan yang diemban, serta tanda tangan dan cap perusahaan yang sah.

Contoh Surat

SURAT KETERANGAN MASA KERJA

Nomor: XXX/SPK/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: Fitriani Wulandari
Jabatan: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Perusahaan: PT Berkat Sejati

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Budi Susanto
Tempat dan Tanggal Lahir: Bandung, 15 Januari 1990
Alamat: Jl. Raya Merdeka No. 10, Bandung

Telah bekerja di perusahaan kami sejak tanggal 1 Februari 2015 hingga saat ini, sebagai bagian dari Tim Marketing.

Selama masa kerja, Budi Susanto telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Budi Susanto adalah seorang karyawan yang teliti, disiplin, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Surat Keterangan ini dapat digunakan sebagai bukti pengalaman kerja Budi Susanto selama bekerja di PT Berkat Sejati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Fitriani Wulandari
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
PT Berkat Sejati

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Keterangan Masa Kerja, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah mencantumkan nama lengkap dan jabatan karyawan, tanggal masuk dan keluar dari perusahaan, serta menyertakan cap dan tanda tangan yang sah dari perusahaan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Keterangan Masa Kerja, harus dihindari penggunaan bahasa yang ambigu, pengaburan informasi mengenai tanggal awal dan akhir masa kerja, serta tidak mencantumkan jabatan atau tanggung jawab yang jelas selama bekerja di perusahaan tersebut.

Instansi terkait

  1. Kementerian Tenaga Kerja
  2. Dinas Tenaga Kerja
  3. Badan Kepegawaian Negara
  4. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial
  5. Kementerian Hukum dan HAM