Cari

Contoh Surat Keterangan Organisasi

Contoh Surat Keterangan Organisasi

Surat Keterangan Organisasi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk memberikan informasi atau bukti mengenai keanggotaan atau hubungan kerjasama dengan organisasi tersebut.

Contoh Surat

Surat Keterangan Organisasi

Nomor : 001/SKO/ORG/2021

Hal : Surat Keterangan Organisasi

Kepada Yth,
Kepala Desa XYZ
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dan dokumentasi, kami dari Organisasi XYZ ingin menyampaikan surat keterangan bahwa organisasi kami, Organisasi XYZ, telah terdaftar dan beroperasi secara resmi di Desa XYZ.

Informasi mengenai Organisasi XYZ adalah sebagai berikut:

1. Nama Organisasi: Organisasi XYZ
2. Tujuan Organisasi: (isi tujuan organisasi)
3. Tanggal Didirikan: (isi tanggal didirikan)
4. Alamat Kantor: (isi alamat kantor)
5. Nomor Telepon: (isi nomor telepon)
6. Website: (isi website, jika ada)

Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti bahwa Organisasi XYZ telah beroperasi secara legal dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Kami siap untuk memberikan informasi lebih lanjut bila diperlukan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Pengurus Organisasi XYZ]
[Kontak Person]
[Alamat Kantor]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Keterangan Organisasi, perlu diperhatikan kesesuaian informasi yang diisikan dengan keadaan aktual organisasi tersebut, kejelasan dan keberlanjutan poin-poin yang disampaikan, serta penggunaan bahasa yang formal dan jelas agar surat memiliki kekuatan hukum yang sah.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Keterangan Organisasi, hal yang harus dihindari adalah menggunakan bahasa yang tidak jelas dan ambigu, menyediakan informasi yang tidak akurat atau tidak diperiksa dengan seksama, serta tidak menyertakan data atau dokumen yang diperlukan sebagai bukti keanggotaan atau keberadaan organisasi.

Instansi terkait

  1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
  2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)
  3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
  5. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum)