Cari

Contoh Surat Keterangan Salah Penulisan Nama

Contoh Surat Keterangan Salah Penulisan Nama

Surat Keterangan Salah Penulisan Nama adalah dokumen yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengakui kesalahan dalam penulisan nama seseorang pada dokumen resmi atau administrasi yang dimiliki oleh individu tersebut.

Contoh Surat

[Judul]
SURAT KETERANGAN SALAH PENULISAN NAMA

[Tempat, Tanggal]

Kepada Yth,
[Kepala Dinas/Instansi/Perusahaan]
[Alamat Lengkap]
[Kota]

Dengan hormat,

Dalam hal ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama lengkap]
Tempat/Tanggal Lahir : [tempat, tanggal lahir]
Alamat : [alamat lengkap]
Kontak : [nomor telepon/email]

Bermaksud untuk memberitahukan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada semua dokumen resmi yang terkait dengan diri kami. Kesalahan nama yang tertera adalah sebagai berikut:

Nama yang seharusnya : [nama yang benar]

Kami menyadari bahwa kesalahan tersebut adalah tanggung jawab kami dan timbul akibat dari kecerobohan dalam memberikan informasi tersebut. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang telah terjadi.

Untuk itu, dengan surat ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada semua dokumen resmi yang terkait dengan diri kami. Kami akan segera mengajukan perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Lengkap]

[Tanda Tangan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Keterangan Salah Penulisan Nama, hal yang perlu diperhatikan adalah menyertakan data yang lengkap dan valid serta menjelaskan secara jelas kesalahan penulisan nama yang terjadi.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Keterangan Salah Penulisan Nama, sebaiknya dihindari penulisan yang ambigu atau tidak jelas, menggunakan bahasa atau frasa yang membingungkan, serta menghindari kesalahan dalam menyebutkan data identitas yang tepat.

Instansi terkait

  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Kantor Imigrasi
  3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  4. Dinas Pendidikan
  5. Kementerian Hukum dan HAM