Cari

Contoh Surat Konfirmasi Piutang

Contoh Surat Konfirmasi Piutang

Surat Konfirmasi Piutang adalah dokumen yang digunakan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi jumlah hutang yang harus dibayar oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya, sehingga dapat menjadi bukti transaksi yang sah dan meminimalisir perselisihan di kemudian hari.

Contoh Surat

Jakarta, 15 Februari 2022

Perihal: Konfirmasi Piutang

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pemilik Toko ABC
Jalan Raya Pangeran No. 123
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beberapa tagihan yang masih tertunggak atas pembelian barang pada toko kami, PT XYZ, kami ingin melakukan konfirmasi terkait piutang yang masih belum diselesaikan.

Berikut adalah rincian piutang yang belum dibayarkan:

Nomor Invoice: INV/2022/001
Tanggal Invoice: 10 Januari 2022
Jumlah Tagihan: Rp 5.000.000,-

Nomor Invoice: INV/2022/002
Tanggal Invoice: 25 Januari 2022
Jumlah Tagihan: Rp 3.000.000,-

Kami mohon untuk dapat melakukan pelunasan atas tagihan tersebut dalam jangka waktu 1 minggu sejak tanggal surat ini diterima. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening PT XYZ dengan nomor 12345678910 an. PT XYZ.

Jika terdapat pertanyaan atau kendala terkait hal ini, silakan menghubungi kami melalui nomor telepon 08123456789 atau email info@ptxyz.com.

Kami menghargai kerjasama dari Bapak/Ibu dalam menyelesaikan pembayaran ini tepat waktu.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT XYZ
Finansial Department

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Konfirmasi Piutang, perlu diperhatikan penulisan yang jelas dan akurat mengenai jumlah piutang yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo pembayaran, serta rincian informasi kontak untuk melakukan konfirmasi pembayaran bagi pihak yang berhutang.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Konfirmasi Piutang, hindarilah menggunakan kalimat yang ambigu atau tidak jelas serta menghindari kesalahan dalam mencantumkan informasi yang relevan mengenai jumlah piutang yang harus dibayar oleh pihak terkait.

Instansi terkait

  1. Bank Indonesia
  2. Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kementerian Keuangan
  4. Kementerian Perdagangan
  5. Lembaga Pengelola Dana Bergulir