Cari
Surat Kuasa Perpanjang STNK dan Ganti Plat Motor adalah sebuah surat yang diberikan oleh pemilik kendaraan kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penggantian plat nomor kendaraan motor.
[Nama Pengirim]
[Alamat Pengirim]
[Tanggal]
[Kepala Satuan Lalu Lintas]
[Kepolisian Negara Republik Indonesia]
[Alamat Kepolisian]
Perihal: Permohonan Kuasa Perpanjang STNK dan Ganti Plat Motor
Yang terhormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Pemilik Motor]
Alamat: [Alamat Pemilik Motor]
Nomor KTP: [Nomor KTP Pemilik Motor]
Nomor STNK: [Nomor STNK Motor]
Nomor Plat Lama: [Nomor Plat Lama Motor]
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama: [Nama Penerima Kuasa]
Alamat: [Alamat Penerima Kuasa]
Nomor KTP: [Nomor KTP Penerima Kuasa]
Untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penggantian plat motor dengan detail sebagai berikut:
1. Perpanjang STNK Motor:
- Nomor STNK: [Nomor STNK Motor]
- Tanggal Perpanjangan STNK: [Tanggal Perpanjangan STNK Motor]
2. Ganti Plat Motor:
- Nomor Plat Lama: [Nomor Plat Lama Motor]
- Nomor Plat Baru yang diinginkan: [Nomor Plat Baru Motor]
Penerima kuasa diizinkan untuk mewakili saya dalam mengurus perpanjangan STNK dan penggantian plat motor diantaranya membayar biaya perpanjangan STNK dan penggantian plat motor serta melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
Atas perhatian dan kerjasamanya, saya menyampaikan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Pemilik Motor]
[Nomor Kontak Pemilik Motor]
Dalam membuat Surat Kuasa Perpanjang STNK dan Ganti Plat Motor, hal yang perlu diperhatikan adalah mencantumkan identitas lengkap pemilik motor yang meliputi nama, alamat, dan nomor identitas, serta menyebutkan tujuan dari surat kuasa tersebut dengan jelas dan rinci. Selain itu, perlu juga mengisi data kendaraan seperti nomor mesin, nomor rangka, dan nomor polisi yang akan digunakan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat motor.
Dalam membuat surat kuasa perpanjang STNK dan ganti plat motor, harus dihindari penggunaan bahasa yang ambigu dan tidak jelas serta kelalaian dalam mencantumkan data yang dibutuhkan, agar surat kuasa dapat diproses dengan cepat dan akurat oleh pihak yang berwenang.
