Cari

Contoh Surat Mutasi Polri

Contoh Surat Mutasi Polri

Surat Mutasi Polri adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memindahkan atau mengalihkan seorang anggota polisi dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain. Surat ini merupakan instrumen penting dalam pengaturan dan penempatan personel dalam struktur organisasi Polri.

Contoh Surat

Kepada

Kapolres Jakarta Selatan
Jl. Sudirman No. 10
Jakarta

Perihal: Permohonan Mutasi Polri

Yang terhormat,

Saya dengan ini mengajukan permohonan mutasi dalam jajaran Polri. Sebagai anggota Polri dengan pangkat Aipda, saya telah bertugas di Polsek Tanah Abang selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan evaluasi diri dan pertimbangan karier, saya bermaksud mengajukan mutasi ke Polsek Menteng. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam tugas kepolisian, sehingga Polsek Menteng dianggap sebagai tempat yang tepat bagi pengembangan karier saya.

Saya mengetahui bahwa mutasi ini dapat mengganggu keberlangsungan tugas di Polsek Tanah Abang, namun, saya bersedia untuk melaksanakan segala prosedur yang diperlukan untuk pemindahan tugas ini. Selain itu, saya siap membantu dalam proses penggantian tugas di Polsek Tanah Abang agar tidak mengganggu kinerja anggota lain.

Bersama surat ini, saya juga melampirkan semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk permohonan mutasi Polri ini. Saya berharap permohonan saya dapat dipertimbangkan dengan baik.

Demikian permohonan mutasi ini saya ajukan dan saya berharap agar dapat mendapat tanggapan serta keputusan yang segera.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Aipda Doni Jaya

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Mutasi Polri, hal yang perlu diperhatikan adalah keakuratan dan kelengkapan data personal, jabatan yang akan dimutasi, alasan mutasi yang jelas, serta mematuhi prosedur dan regulasi yang berlaku.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Mutasi Polri, sebaiknya dihindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas, serta informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan surat mutasi tersebut. Selain itu, penting juga untuk menghindari pemalsuan tanda tangan atau data-data yang tertera pada surat mutasi.

Instansi terkait

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
  2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
  5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)