Cari

Contoh Surat Penahanan Ijazah di Perusahaan

Contoh Surat Penahanan Ijazah di Perusahaan

Surat Penahanan Ijazah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menahan atau menyimpan ijazah seseorang sebagai jaminan atau tindakan pencegahan agar karyawan tidak meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak kerja selesai.

Contoh Surat

Perihal: Penahanan Ijazah

Kepada Yth. Bagian HRD

Perusahaan XYZ

Jl. Jendral Sudirman No. 123

Jakarta

Dengan hormat,

Dengan surat ini, kami ingin memberitahukan bahwa kami telah menerima informasi yang menyatakan adanya penahanan atas ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan kami, yaitu Universitas ABC, atas nama Budi Wijaya.

Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa Budi Wijaya telah mencatatkan beberapa tunggakan pembayaran di kampus kami, yang belum diselesaikan hingga saat ini. Sebagai konsekuensinya, institusi pendidikan kami telah memutuskan untuk menahan ijazah Budi Wijaya hingga tunggakan tersebut diselesaikan.

Dalam hal ini, kami harap Bagian HRD perusahaan XYZ dapat memastikan bahwa hal ini menjadi catatan yang diperhatikan dalam proses penerimaan atau kegiatan yang berkaitan dengan Budi Wijaya sebagai karyawan di perusahaan ini. Ijazah yang ditahan akan diserahkan kepada Budi Wijaya apabila semua tunggakan pembayaran telah diselesaikan dengan lengkap.

Kami berharap agar surat ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan XYZ dalam mengambil keputusan terkait Budi Wijaya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Rektor Universitas ABC
[Nama]
[Tanggal]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Penahanan Ijazah di perusahaan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah adanya persetujuan dan permintaan dari karyawan terkait, prosedur dan kebijakan perusahaan yang berlaku, serta kepemilikan dokumen resmi dan legal yang dibutuhkan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Penahanan Ijazah di Perusahaan, sebaiknya hindari penggunaan kalimat yang keras dan menyerang, serta jangan mencantumkan informasi pribadi yang tidak relevan dengan keperluan surat tersebut.

Instansi terkait

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  3. Kementerian Tenaga Kerja
  4. Badan Kepegawaian Negara
  5. Badan Pertanahan Nasional