Cari
Surat Penangguhan Cuti Tahunan PNS adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajukan cuti tahunan namun tidak dapat disetujui pada waktu yang diajukan, sehingga cuti tersebut ditunda untuk diambil pada waktu yang kemudian.
[Alamat Pengirim]
[Tanggal]
Kepala [Nama Instansi]
[Alamat Instansi]
Perihal: Permohonan Penangguhan Cuti Tahunan
Yth. Bapak/Ibu Kepala [Nama Instansi],
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama PNS]
NIP : [NIP]
Pangkat / Gol : [Pangkat / Gol]
Unit Kerja : [Nama Unit Kerja]
Dengan ini mengajukan permohonan untuk menangguhkan cuti tahunan saya yang sedianya direncanakan pada tanggal [Tanggal Awal Cuti] hingga [Tanggal Akhir Cuti].
Alasan penangguhan cuti tahunan ini adalah karena adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan kehadiran saya di tempat kerja dalam jangka waktu tersebut. Saya telah berkomunikasi dengan rekan kerja saya dan mereka bersedia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan saya apabila saya dapat menunda cuti tahunan ini.
Sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab saya terhadap tugas yang diberikan, saya menjamin bahwa penundaan cuti tahunan ini tidak akan membahayakan penyelenggaraan tugas yang telah ditugaskan kepada saya. Saya siap melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.
Demikian permohonan penangguhan cuti tahunan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama PNS]
[NIP]
[Tanda Tangan]
Dalam membuat Surat Penangguhan Cuti Tahunan PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan atau kebijakan terkait. Kedua, sampaikan alasan yang jelas dan akurat mengapa cuti tahunan perlu ditunda. Terakhir, pastikan format, tata bahasa, dan tanda tangan sesuai dengan standar yang berlaku.
Dalam membuat Surat Penangguhan Cuti Tahunan PNS, perlu dihindari penggunaan kalimat yang ambigu atau tidak jelas, serta menyertakan alasan yang kurang kuat atau tidak relevan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
