Cari

Contoh Surat Penawaran ATK Kantor

Contoh Surat Penawaran ATK Kantor

Surat Penawaran ATK Kantor adalah surat yang berisi penawaran produk alat tulis kantor kepada sebuah instansi atau perusahaan yang membutuhkan.

Contoh Surat

Perusahaan X
Jl. Contoh No. 123
Kota A

Kepada,
Yayasan ABC
Jl. Contoh No. 456
Kota A

Perihal: Penawaran Alat Tulis Kantor (ATK)

Dengan Hormat,

Kami dari Perusahaan X dengan ini mengajukan penawaran untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kegiatan operasional Yayasan ABC. Berikut ini adalah rincian penawaran yang kami sediakan:

1. Pulpen

- Pulpen Pilot (hitam): 1 dus (12 pcs/dus) = Rp 150.000,-/dus
- Pulpen Stabilo (warna-warni): 1 dus (12 pcs/dus) = Rp 200.000,-/dus
- Pulpen Snowman (warna-warni): 1 dus (12 pcs/dus) = Rp 180.000,-/dus

2. Buku Tulis

- Buku Tulis B5 80 lembar: 1 lusin (12 pcs/lusin) = Rp 100.000,-/lusin
- Buku Tulis A4 100 lembar: 1 lusin (12 pcs/lusin) = Rp 150.000,-/lusin
- Buku Tulis A5 60 lembar: 1 lusin (12 pcs/lusin) = Rp 120.000,-/lusin

Kami menawarkan harga-harga tersebut di atas dengan ketentuan pembelian minimal sesuai kuantitas yang tertera. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%.

Kami menjamin kualitas produk-produk yang kami tawarkan serta siap memberikan layanan yang prima dalam hal pengiriman. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi kami langsung melalui nomor telepon atau email yang tertera di bawah ini.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Kami berharap dapat menjalin kerjasama yang baik dengan Yayasan ABC dalam pengadaan ATK ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

Hormat kami,

Perusahaan X
Nama
Jabatan
Nomor Telepon: 081234567890
Email: info@perusahaanx.com

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Penawaran ATK kantor, perlu diperhatikan adalah mencantumkan harga yang kompetitif, menyebutkan kualitas produk serta jenis ATK yang ditawarkan, serta menjelaskan keunggulan dari produk yang ditawarkan guna memikat perhatian calon pembeli.

Harus dihindari

Dalam membuat surat penawaran ATK kantor, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau rumit sehingga sulit dipahami oleh penerima surat. Selain itu, juga sebaiknya dihindari penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu atau tidak jelas sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Instansi terkait

  1. Kantor Pos Indonesia
  2. Kementerian Keuangan
  3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  4. PT Pos Indonesia
  5. Perusahaan Penerbitan dan Percetakan Negara