Cari

Contoh Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Ketua

Contoh Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Ketua

Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Ketua adalah pemberitahuan secara resmi yang disampaikan oleh seseorang yang menjabat sebagai Ketua suatu organisasi, partai politik, atau perusahaan, yang menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut.

Contoh Surat

Jakarta, 5 Mei 2021

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Ketua Organisasi XYZ
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap: Jane Doe
Jabatan: Ketua Organisasi XYZ

Dengan ini mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Organisasi XYZ. Pengunduran diri ini saya sampaikan karena alasan pribadi yang tidak dapat saya hindari.

Saya menyadari tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan ini, namun saya yakin bahwa dengan adanya pergantian kepemimpinan baru, organisasi ini akan terus berkembang lebih baik.

Sehubungan dengan pengunduran diri ini, saya siap melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada pengganti saya, serta memberikan segala informasi yang diperlukan untuk kelancaran organisasi.

Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin organisasi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan rekan kerja yang telah mendukung saya dalam menjalankan tugas ini.

Demikianlah pengunduran diri ini saya sampaikan, dan saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam masa jabatan saya sebagai Ketua Organisasi XYZ.

Hormat saya,

[ Nama lengkap ]
[ Alamat email ]
[ Nomor telepon ]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Ketua, hal yang perlu diperhatikan adalah menyampaikan alasan pengunduran dengan jelas, mengungkapkan rasa terima kasih kepada anggota tim, dan menawarkan bantuan dalam proses transisi kepemimpinan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Ketua, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa yang tidak sopan atau emosional, mencantumkan alasan yang tidak relevan atau mengkritik pihak lain, serta menunda-nunda proses pengunduran diri tanpa alasan yang jelas.

Instansi terkait

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi
  5. Mahkamah Agung