Cari

Contoh Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa

Contoh Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa

Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa adalah surat yang digunakan oleh seseorang yang ingin mengundurkan diri dari posisi atau jabatan sebagai perangkat desa dalam lingkungan pemerintahan desa.

Contoh Surat

Kepada Yth.
Kepala Desa [Nama Desa]
Kecamatan [Nama Kecamatan]
Kabupaten [Nama Kabupaten]

Dengan hormat,

Dalam surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: [Nama Lengkap]
Alamat: [Alamat Lengkap]
Jabatan: [Jabatan di Perangkat Desa]

Dengan ini menyampaikan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai perangkat desa. Pengunduran diri ini saya ajukan berdasarkan pertimbangan pribadi dan untuk menjalani kesempatan baru di bidang pekerjaan yang lain.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, rekan kerja, dan seluruh anggota perangkat desa yang telah memberikan kerjasama dan dukungan selama masa kerja saya di sini. Saya berharap semoga perangkat desa ini terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Saya siap untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir saya dan memberikan laporan serta dokumentasi yang dibutuhkan sebelum tanggal resmi berakhirnya masa tugas saya.

Demikian surat pengunduran diri ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Nama Lengkap]
[Tanggal Pengunduran Diri]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa, hal yang perlu diperhatikan adalah menyebutkan alasan pengunduran diri dengan jelas dan objektif, serta menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang terdampak dan komitmen untuk menyelesaikan tugas yang masih tertunda.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa, hal yang harus dihindari adalah penggunaan kata-kata kasar atau menghina, menyebarkan informasi palsu atau menjelek-jelekkan pihak lain, serta tidak mencantumkan alasan yang jelas dan objektif mengapa mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Instansi terkait

  1. Kantor Desa
  2. Badan Pemeriksa Keuangan
  3. Badan Pengawas Pemerintahan Desa
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa