Cari

Contoh Surat Permintaan Barang Alat Tulis Kantor

Contoh Surat Permintaan Barang Alat Tulis Kantor

Surat Permintaan Barang Alat Tulis Kantor adalah surat yang digunakan untuk mengajukan permohonan atau permintaan pengadaan barang-barang alat tulis kantor yang diperlukan dalam suatu perusahaan atau instansi. Surat ini biasanya berisi daftar barang yang diinginkan beserta jumlahnya, serta alasan mengapa barang-barang tersebut dibutuhkan.

Contoh Surat

[Header: Logo Perusahaan]
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Kota, Kode Pos]

[Tanggal]

Kepada,
Bagian Pembelian
[Alamat Perusahaan]
[Kota, Kode Pos]

Perihal: Permintaan Barang Alat Tulis Kantor

Dengan Hormat,

Kami bermaksud untuk memesan barang alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total
--------------------------------------------------------------
1. Bolpoint 50 2,500 125,000
2. Pensil B2 100 1,500 150,000
3. Gunting 10 5,000 50,000
4. Staples No. 10 20 3,000 60,000

Mohon agar pemesanan ini dapat segera diproses dan menginformasikan total biaya yang harus kami bayar serta ketersediaan barang tersebut.

Pembayaran akan dilakukan secara tunai pada saat pengiriman barang.

Demikian permintaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu.

Hormat kami,

[Nama]
[Jabatan]
[Perusahaan]
[Telp./Email]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Permintaan Barang Alat Tulis Kantor, perlu diperhatikan informasi yang lengkap terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi barang yang diminta serta alamat pengiriman yang jelas, agar memudahkan pihak yang berwenang dalam proses pengadaan barang tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permintaan Barang Alat Tulis Kantor, hindarilah penggunaan bahasa yang tidak jelas, tidak terperinci atau ambigu. Pastikan juga untuk menghindari kesalahan penulisan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam permintaan barang yang diajukan.

Instansi terkait

  1. Kantor Pos Indonesia
  2. Departemen Keuangan
  3. Kementerian Perdagangan
  4. Kementerian Perhubungan
  5. Dinas Pendapatan Daerah