Cari

Contoh Surat Permohonan Addendum Kontrak

Contoh Surat Permohonan Addendum Kontrak

Surat Permohonan Addendum Kontrak adalah surat yang digunakan untuk mengajukan perubahan atau penambahan isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara dua belah pihak.

Contoh Surat

[Nama Penerima]
[Alamat Penerima]
[Kota, Tanggal]

Perihal: Permohonan Addendum Kontrak

Yth. [Nama Penerima],

Sehubungan dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan kerjasama yang tertera dalam Kontrak No. [Nomor Kontrak] yang telah kami sepakati sebelumnya, dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan addendum kontrak.

Berikut adalah perubahan-perubahan yang kami ajukan:

1. [Uraian perubahan pertama]
2. [Uraian perubahan kedua]
3. [Uraian perubahan ketiga]

Kami berharap agar pihak [Nama Penerima] bersedia mempertimbangkan permohonan ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, kami juga siap untuk melakukan negosiasi lebih lanjut terkait redaksi dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam addendum kontrak.

Demikianlah surat permohonan addendum kontrak ini kami sampaikan. Kami berharap agar pihak [Nama Penerima] segera mengkonfirmasi penerimaan dan kesediaan untuk membahas perubahan-perubahan yang diajukan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan]
[Tanda Tangan]
[Nama Penandatangan]
[Jabatan Penandatangan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Permohonan Addendum Kontrak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan Anda menjelaskan secara jelas alasan mengapa perlu dilakukan perubahan kontrak tersebut. Kedua, sampaikan dengan tegas perubahan apa yang diinginkan dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi kontrak yang sedang berjalan. Terakhir, pastikan Anda menyampaikan permohonan dengan sopan dan mengungkapkan harapan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.

Harus dihindari

Dalam membuat surat permohonan addendum kontrak, ada beberapa hal yang harus dihindari. Pertama, hindari penggunaan bahasa yang tidak jelas dan ambigu agar isi surat dapat dipahami dengan mudah oleh pihak yang dituju. Kedua, hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan rumit sehingga membingungkan pembaca. Terakhir, hindari pengulangan informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya agar surat tetap ringkas dan tidak memakan waktu pembacaannya.

Instansi terkait

  1. Direktorat Jenderal Pajak
  2. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
  3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  4. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
  5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)