Cari

Contoh Surat Permohonan Domisili Perusahaan

Contoh Surat Permohonan Domisili Perusahaan

Surat Permohonan Domisili Perusahaan adalah surat resmi yang diajukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah setempat untuk mengajukan permohonan izin domisili sebagai tempat usaha atau kantor.

Contoh Surat

[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Telepon Perusahaan]

[Tempat, Tanggal]

Kepala Kantor Desa/Kelurahan
[Alamat Kantor Desa/Kelurahan]
[Telepon Kantor Desa/Kelurahan]

Perihal: Permohonan Domisili Perusahaan

Yang terhormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan : [Nama Perusahaan]
Alamat Perusahaan : [Alamat Perusahaan]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Perusahaan]
Nomor NPWP : [Nomor NPWP Perusahaan]

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan domisili perusahaan di wilayah Desa/Kelurahan ini.

Adapun yang menjadi dasar permohonan ini adalah untuk keperluan legalisasi dan pembuatan izin usaha yang kita butuhkan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang [jenis usaha / bidang industri], kami sangat membutuhkan legalitas dan kejelasan status perusahaan.

Untuk itu, kami sampaikan data-data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan.
2. Copy Surat Izin Usaha/ Surat Keterangan Terdaftar.
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Copy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha sementara.

Kami siap melengkapi berkas-berkas lain yang mungkin diperlukan sesuai petunjuk dari pihak Desa/Kelurahan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama dan Jabatan Tertanda]
[Tanda tangan]

[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Telepon Perusahaan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat surat permohonan domisili perusahaan, hal yang perlu diperhatikan adalah menyertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mengikuti format yang sesuai, dan menjelaskan alasan mengapa perusahaan membutuhkan domisili tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permohonan Domisili Perusahaan, ada beberapa hal yang harus dihindari, seperti menggunakan bahasa informal atau tidak resmi, tidak menjelaskan dengan jelas tujuan permohonan, serta mengabaikan aturan penulisan surat yang benar.

Instansi terkait

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
  4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
  5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)