Cari

Contoh Surat Permohonan Izin Penangkal Petir

Contoh Surat Permohonan Izin Penangkal Petir

Surat Permohonan Izin Penangkal Petir adalah surat resmi yang diajukan oleh pemilik bangunan kepada pihak yang berwenang, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Penanggulangan Kebakaran, untuk memperoleh izin memasang sistem penangkal petir pada bangunannya. Surat ini berisi informasi tentang pemilik bangunan, jenis penangkal petir yang akan dipasang, serta alasan dan tujuan pemohonan izin tersebut.

Contoh Surat

[Alamat Pengirim]
[Alamat Penerima]
[Tanggal]

[Judul Surat]

Kepada Yth,
[Instansi/Orang yang dituju]
[Alamat Instansi/Orang yang dituju]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
[Nama Lengkap]
[Alamat Lengkap]

Dengan ini mengajukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang dalam hal ini [Instansi/Orang yang dituju], untuk melakukan pemasangan alat penangkal petir di [Lokasi/Alamat yang akan dipasang penangkal petir].

Adapun alasan dari permohonan ini, agar kami dapat melindungi bangunan/aset yang berada di lokasi tersebut dari bahaya petir yang berpotensi merusak dan membahayakan kehidupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mohon agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dan diizinkan agar kami dapat segera melaksanakan pemasangan alat penangkal petir dengan segera.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]
[Nama Lengkap]
[Telp/Email]

[Daftar Lampiran jika ada]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Permohonan Izin Penangkal Petir, hal yang perlu diperhatikan adalah menyertakan informasi yang lengkap mengenai alamat lokasi yang membutuhkan penangkal petir, serta menyampaikan alasan yang jelas mengapa diperlukan penangkal petir untuk mencegah bahaya petir. Selain itu, pastikan juga menyertakan kontak yang bisa dihubungi untuk mengatur waktu dan proses pemasangan penangkal petir.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permohonan Izin Penangkal Petir, hendaknya dihindari penggunaan bahasa yang tidak formal, penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele, serta membuat alasan yang tidak jelas atau tidak relevan.

Instansi terkait

  1. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  3. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Permukiman
  4. Badan Standarisasi Nasional
  5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi