Cari

Contoh Surat Permohonan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Contoh Surat Permohonan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Surat Permohonan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah surat yang diajukan oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa, untuk meminta persetujuan atau dukungan atas kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

Contoh Surat

[Alamat Pengirim]
[No. Telp Pengirim]
[Email Pengirim]
[Tanggal]

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
[Alamat Pejabat Pengadaan]

Perihal: Permohonan Penawaran Harga untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pengadaan barang dan jasa di instansi kami, dengan ini kami ingin menyampaikan permohonan penawaran harga kepada Bapak/Ibu selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun rincian spesifikasi dan jumlah barang serta layanan yang kami butuhkan adalah sebagai berikut:

1. Barang:
- [Nama Barang]: [Spesifikasi Barang]
- Jumlah: [Jumlah Barang]

2. Jasa:
- [Jenis Jasa]: [Spesifikasi Jasa]
- Jumlah: [Jumlah Jasa]

Kami mohon agar dapat menjadi salah satu pihak yang diberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran harga. Kami siap melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan dan bersedia melakukan evaluasi jika diperlukan.

Demikian surat permohonan penawaran harga ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Pengirim]
[Jabatan Pengirim]
[Tanda Tangan Pengirim]

Harus diperhatikan

Dalam membuat surat permohonan pejabat pengadaan barang dan jasa, hal yang harus diperhatikan adalah menjelaskan dengan jelas jenis barang atau jasa yang dibutuhkan, menyertakan informasi lengkap mengenai jumlah atau spesifikasi barang yang diinginkan, serta mencantumkan batas waktu pengadaan yang diinginkan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permohonan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, perlu dihindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, serta penggunaan kalimat yang panjang dan rumit sehingga sulit dipahami oleh pembacanya. Selain itu, juga harus dihindari penggunaan kata-kata yang kurang sopan atau kasar agar pesan yang disampaikan tetap profesional dan terhormat.

Instansi terkait

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
  3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah