Cari
Surat Permohonan Pindah PNS mengikuti Suami adalah permohonan yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada instansi yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan pindah wilayah kerja guna mengikuti suami yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil.
[Nama dan Alamat Lengkap]
[Tanggal]
Kepada Yth.,
Kepala [Nama Instansi Tujuan]
Alamat [Alamat Instansi Tujuan]
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : [Nama Lengkap]
NIP : [Nomor Induk Pegawai]
Pangkat : [Pangkat]
Jabatan : [Jabatan]
Instansi : [Nama Instansi Asal]
Alamat : [Alamat Lengkap]
Dengan surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan untuk pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke [Instansi Tujuan] yang berlokasi di [Alamat Instansi Tujuan].
Permohonan ini saya ajukan karena suami saya, yang juga seorang PNS dengan nomor induk [Nomor Induk Pegawai Suami], telah dipindahkan tugas ke [Instansi Tujuan]. Dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi komitmen keluarga, saya berharap dapat mengikutinya dengan memindahkan tugas ke [Instansi Tujuan] yang sama.
Dalam hal ini, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan keputusan atas permohonan ini. Saya siap untuk melengkapi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda tangan]
[Nama Lengkap]
[NIP/NRP]
Dalam membuat Surat Permohonan Pindah PNS mengikuti Suami, hal yang perlu diperhatikan adalah menyertakan alasan yang jelas dan kuat mengenai kebutuhan dan manfaat pindah tersebut, serta melampirkan dokumen pendukung yang relevan seperti surat nikah, rekomendasi dari suami, dan bukti bahwa pindah tidak akan mengganggu kinerja atau tugas PNS yang bersangkutan.
Dalam membuat Surat Permohonan Pindah PNS mengikuti Suami, sebaiknya dihindari penggunaan kalimat yang terlalu emosional atau subjektif, serta memastikan bahwa alasan yang disampaikan dalam surat tersebut relevan dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku di instansi pemerintah terkait.
