Cari
Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang adalah dokumen tertulis yang berisi janji dari seseorang atau pihak untuk mengembalikan uang atau dana yang telah diterima jika terjadi pelanggaran kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Surat ini berfungsi sebagai bukti komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga keterpercayaan dan keadilan dalam transaksi keuangan.
[Alamat Absender]
[Tempat, Tanggal]
Kepada:
[Yang Berwenang]
[Alamat Penerima]
Perihal: Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Lengkap]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir]
Alamat: [Alamat Lengkap]
Dengan ini, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bertanggung jawab dan siap melakukan pengembalian uang sebesar [Jumlah Uang] kepada [Nama Penerima] dalam waktu [Waktu Pengembalian] setelah menerima uang tersebut.
Saya sepenuhnya memahami bahwa pengembalian uang ini merupakan tanggung jawab saya seorang diri, dan saya akan melaksanakan kewajiban ini secara tepat waktu, tanpa adanya alasan atau kendala apapun.
Surat ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika saya gagal untuk melakukan pengembalian uang, saya siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya rekayasa. Segala sesuatunya saya laksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Lengkap]
[Tanda Tangan]
Dalam membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang, hal yang perlu diperhatikan adalah jelas dan lengkapnya isi surat yang mencakup jumlah uang yang akan dikembalikan, waktu pengembalian, serta tanda tangan sebagai bukti kesanggupan dan keseriusan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Dalam membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang, perlu dihindari penggunaan kalimat yang ambigu atau tidak jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau misinterpretasi. Selain itu, juga penting untuk menghindari penyampaian informasi yang tidak akurat atau meragukan, agar surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang valid.
