Cari

Contoh Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Beroperasi

Contoh Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Beroperasi

Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Beroperasi adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyatakan bahwa mereka sedang tidak melakukan kegiatan operasional dalam periode tertentu.

Contoh Surat

[Logo Perusahaan]

[Alamat Perusahaan]
[Tanggal]

Kepada,
[Badan/Instansi Terkait]
[Alamat Badan/Instansi]

Perihal: Pernyataan Tidak Beroperasinya Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan surat ini, kami dari pihak [Nama Perusahaan], dengan ini menyampaikan pernyataan bahwa perusahaan kami saat ini tidak melakukan kegiatan operasional.

Berikut adalah informasi tambahan terkait kondisi perusahaan kami:

1. Alasan tidak beroperasinya perusahaan kami adalah adanya permasalahan dalam ketersediaan bahan baku yang menjadi komponen penting dalam proses produksi kami.

2. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memenuhi permintaan dari pelanggan kami dengan tepat waktu, sehingga telah menghentikan sementara kegiatan operasional kami.

3. Kami sedang melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti mencari alternatif pemasok bahan baku dan melakukan negosiasi dengan para pihak terkait.

4. Kami berkomitmen untuk segera mengatasi masalah ini dan melanjutkan operasional perusahaan kami secepat mungkin.

Kami memohon pengertian dan kerjasama dari pihak terkait untuk memperhatikan ketidakberlanjutan operasional kami pada saat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Tertanda]
[Jabatan]
[Nama Perusahaan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Beroperasi, perlu diperhatikan beberapa hal penting, antara lain tanggal pembuatan surat yang mencerminkan periode waktu ketidakberoperasian perusahaan, alasan jelas perusahaan tidak beroperasi, dan tanda tangan dan cap pengesahan dari pihak yang berwenang.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Beroperasi, yang harus dihindari adalah menyembunyikan atau memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi perusahaan atau alasan tidak beroperasinya, karena dapat melanggar hukum dan berpotensi mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang.

Instansi terkait

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kementerian Perdagangan
  3. Kementerian Ketenagakerjaan
  4. Kementerian Keuangan
  5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan