Cari

Contoh Surat Pernyataan Tidak Setuju

Contoh Surat Pernyataan Tidak Setuju

Surat pernyataan tidak setuju adalah sebuah pemberitahuan tertulis yang berisi ungkapan ketidaksenangan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu hal, kebijakan, atau tindakan tertentu.

Contoh Surat

[Tempat, Tanggal]

Kepada Yth,
[Instansi/Perusahaan]
[Alamat]
[Kota]

Dengan hormat,

Dalam hal ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama Lengkap]
Alamat: [Alamat Lengkap]
No. KTP: [Nomor KTP]
No. Telepon: [Nomor Telepon]
Email: [Alamat Email]

Dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh [Instansi/Perusahaan], yaitu [Jelaskan kebijakan yang tidak setuju]. Adapun alasan utama ketidaksetujuan saya adalah sebagai berikut:

1. [Jelaskan alasan pertama]
2. [Jelaskan alasan kedua]
3. [Jelaskan alasan ketiga]

Saya sangat menyadari bahwa keputusan yang diambil akan berdampak pada berbagai aspek, namun dengan penuh pertimbangan dan evaluasi, saya tetap tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Saya mengharapkan agar pihak [Instansi/Perusahaan] dapat mempertimbangkan ulang kebijakan yang sudah diambil untuk kepentingan bersama dan demi kesejahteraan seluruh pihak terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran penuh. Atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Nama Lengkap]

[Tanda tangan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Pernyataan Tidak Setuju, perlu diperhatikan kejelasan dan kekuatan argumen yang tercantum dalam surat tersebut agar dapat mengungkapkan secara tegas dan jelas ketidaksetujuan terhadap suatu hal atau keputusan. Selain itu, surat pernyataan harus memenuhi unsur formil seperti tanggal, alamat, dan identitas lengkap pelapor agar dapat diakui keabsahannya.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Pernyataan Tidak Setuju, kita harus menghindari penggunaan ungkapan yang bersifat menyudutkan atau memprovokasi pihak lain, serta perlu menjaga sikap sopan dan menghindari penggunaan kata-kata kasar agar surat tersebut dapat dianggap serius dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Instansi terkait

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kepolisian Republik Indonesia
  3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
  4. Pengadilan Negeri
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi