Cari

Contoh Surat Persetujuan Warga Sekitar

Contoh Surat Persetujuan Warga Sekitar

Surat Persetujuan Warga Sekitar adalah dokumen tertulis yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat sekitar dalam melakukan suatu kegiatan atau proyek yang berdampak langsung pada lingkungan tempat tinggal mereka.

Contoh Surat

Surat Persetujuan

Kepada,
Ketua RT 01
Desa Makmur Jaya

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Arief Nugraha
Alamat: Jl. Bunga Indah no. 10
Pekerjaan: Wiraswasta

Nama: Maya Sari
Alamat: Jl. Anggrek Raya no. 5
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini, kami ingin menyatakan dengan tegas bahwa kami setuju dengan rencana kegiatan pembenahan jalan di lingkungan kita. Kami memahami bahwa proyek ini akan membantu memperbaiki kondisi jalan yang rusak serta meningkatkan aksesibilitas di sekitar kami.

Kami juga menyadari bahwa adanya proyek ini mungkin akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan dalam hal kebisingan dan kemacetan sementara. Namun, kami bersedia untuk menghadapinya demi kebaikan bersama.

Kami menghargai upaya Ketua RT 01 untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan meminta agar kami tetap diinformasikan tentang perkembangan dan jadwal proyek ini.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk mendukung pembangunan di lingkungan sekitar kami.

Hormat kami,

Arief Nugraha Maya Sari

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Persetujuan Warga Sekitar, penting untuk memperhatikan kepentingan dan masukan dari warga sekitar, menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai tujuan dari surat tersebut, serta mencantumkan informasi kontak yang dapat dihubungi untuk pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Persetujuan Warga Sekitar, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa yang rumit dan sulit dipahami serta disarankan untuk menghindari penyampaian informasi yang tidak relevan atau tidak penting.

Instansi terkait

  1. Dinas Lingkungan Hidup
  2. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
  3. Kantor Lingkungan Hidup
  4. Badan Pertanahan Nasional
  5. Badan Pengelola Keuangan Daerah