Cari

Contoh Surat Perubahan Nama Perusahaan

Contoh Surat Perubahan Nama Perusahaan

Surat Perubahan Nama Perusahaan adalah dokumen yang digunakan untuk mengubah nama perusahaan yang sudah terdaftar menjadi nama perusahaan baru yang diinginkan.

Contoh Surat

Jakarta, 1 Februari 2022

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan
PT. ABCD

Dengan Hormat,

Dengan surat ini, kami ingin memberitahukan perubahan nama perusahaan kami dari PT. ABCD menjadi PT. EFGH. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan bisnis kami yang semakin berkembang dan sesuai dengan visi serta misi yang baru.

Perubahan ini tidak berdampak negatif terhadap hubungan bisnis yang telah terjalin dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis kami. Seluruh proses dan transaksi bisnis pun tetap berjalan seperti biasa.

Kami akan melakukan penggantian nama perusahaan pada semua dokumen resmi, seperti surat-surat perjanjian, faktur, kartu nama, website, dan media sosial yang digunakan. Kami juga telah mengurus perubahan nama perusahaan ini ke instansi terkait agar dapat segera mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan.

Dalam hal ini, kami mohon dukungan dan kerjasama Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan serta seluruh karyawan dalam mengimplementasikan perubahan ini sehingga berjalan lancar dan tidak mengganggu kelancaran operasional perusahaan.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerjasamanya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perubahan ini, kami siap untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Baru]
[Alamat Perusahaan Baru]
[Telepon Perusahaan Baru]
[Email Perusahaan Baru]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Perubahan Nama Perusahaan, hal yang perlu diperhatikan adalah mencantumkan alasan perubahan nama, menyertakan dokumen pendukung seperti akta perubahan dan surat izin, serta memberikan informasi yang jelas mengenai nama baru perusahaan.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Perubahan Nama Perusahaan, ada beberapa hal yang perlu dihindari, seperti menggunakan bahasa yang tidak jelas, tidak mencantumkan informasi yang penting, atau tidak menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Instansi terkait

  1. Kementerian Hukum dan HAM
  2. Direktorat Jenderal Pajak
  3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
  5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)