Cari

Contoh Surat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Contoh Surat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat resmi yang diberikan oleh pihak berwenang, misalnya pemerintah daerah atau pihak berwenang lainnya, yang memuat keterangan bahwa seseorang atau keluarganya tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau biaya tertentu. SKTM sering digunakan untuk membantu seseorang mendapatkan bantuan sosial atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Contoh Surat

[Nama Lengkap]
[Alamat Lengkap]
[Kota]
[Tanggal]

Kepala Desa/Kepala Kelurahan
[Alamat Lengkap]
[Kota]

Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: [Nama Lengkap]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat/Tanggal Lahir]
Alamat: [Alamat Lengkap]
Pekerjaan: [Pekerjaan]

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keperluan [cantumkan keperluan pengajuan] dengan alasan sebagai berikut:

1. [Jelaskan alasan mengapa membutuhkan SKTM, misalnya mengikuti program bantuan sosial, pendaftaran sekolah/universitas, atau pelayanan kesehatan]

Saya menyadari bahwa surat ini memiliki tujuan untuk membuktikan kondisi tidak mampu saya secara finansial. Saya bersedia memberikan informasi tambahan atau mendukung dokumen yang diperlukan untuk memverifikasi keaslian informasi yang saya berikan.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Nama Lengkap]
[Tanda Tangan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hal yang harus diperhatikan adalah mencantumkan data diri dan keadaan ekonomi yang jelas dan akurat, serta menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan, agar surat tersebut dapat diterima dan diproses dengan baik oleh pihak yang berwenang.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), ada beberapa hal yang harus dihindari seperti memberikan informasi yang tidak akurat atau memalsukan data keuangan untuk mendapatkan manfaat yang tidak pantas atau tidak seharusnya.

Instansi terkait

  1. Dinas Sosial
  2. Dinas Kesehatan
  3. Pemerintah Desa/Kelurahan
  4. Kementerian Sosial
  5. Badan Pusat Statistik