Cari

Contoh Surat SKTM dari Desa

Contoh Surat SKTM dari Desa

Surat SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mengkonfirmasi bahwa seseorang atau keluarganya tidak mampu secara finansial dan membutuhkan bantuan dalam berbagai hal seperti pendidikan, kesehatan, atau program sosial lainnya.

Contoh Surat

Desa Cikarang
Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat

Nomor: 001/SKTM/DCK/2022

Perihal: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kesehatan Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai tanda tangan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keperluan tertentu, sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Anisa Dewi
2. Tempat Tanggal Lahir : Cikarang, 12 Januari 1995
3. Alamat Domisili : Jl. Pahlawan No. 45, Desa Cikarang, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi
4. Keterangan : Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Domisili.

Surat ini kami perlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar beasiswa pendidikan. Kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar kiranya bersedia memberikan SKTM ini untuk membantu kelancaran proses penyelesaian administrasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua RT 01 RW 02 Desa Cikarang
Ttd,
Joko Budiman

Mengetahui,
Kepala Desa Cikarang
Ttd,
Marta Sari

NB: Mohon agar SKTM ini dapat segera diproses. Terima kasih.

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, perlu diperhatikan dokumen-dokumen yang harus disiapkan seperti fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen pendukung lainnya; serta memastikan informasi kebutuhan dan persyaratan yang harus diisi dengan lengkap dan benar demi kelancaran proses pengurusan SKTM tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, hindari melakukan pemalsuan informasi atau data pribadi, seperti penghasilan atau kondisi ekonomi, agar tidak terlibat dalam praktik penipuan atau tindakan melanggar hukum.

Instansi terkait

  1. Kantor Desa
  2. Dinas Kesehatan
  3. Rumah Sakit
  4. Kepolisian
  5. Dinas Pendidikan