Cari

Contoh Surat Undangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Contoh Surat Undangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Surat Undangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen resmi yang dikirimkan oleh BUMDes kepada pihak terkait atau pihak yang diundang, sebagai ajakan atau undangan untuk hadir dalam acara atau pertemuan yang berkaitan dengan kegiatan BUMDes.

Contoh Surat

[BUMDes Logo]
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Jalan Desa Maju No. 123
Desa Maju Jaya
Kabupaten XYZ

Nomor : 2021/UNDBUMDes/001
Hal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham

Kepada Yth,
Sahabat Pemegang Saham BUMDes

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan BUMDes dalam meningkatkan perkembangan ekonomi desa, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara sebagai pemegang saham BUMDes untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diadakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Februari 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Aula Desa Maju Jaya

Agenda yang akan dibahas dalam rapat ini antara lain:

1. Laporan keuangan tahun 2020 BUMDes
2. Rencana dan program kerja BUMDes tahun 2021
3. Penetapan pembagian laba tahun 2020
4. Lain-lain

Kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan masukan, saran, dan dukungan dalam pengembangan BUMDes guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama]
Ketua BUMDes Desa Maju Jaya

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Undangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perlu diperhatikan format penulisan yang jelas dan rapi, serta penggunaan bahasa yang formal dan sopan. Pastikan juga untuk mencantumkan informasi yang lengkap mengenai waktu, tempat, tujuan dan acara yang akan dilaksanakan dalam undangan tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Undangan BUMDes, harus dihindari penggunaan bahasa yang tidak jelas, penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan, serta pengabaian informasi penting seperti tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan acara.

Instansi terkait

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  2. Kementerian Dalam Negeri
  3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)