Cari

Contoh Surat Izin Prinsip

Contoh Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau individu yang ingin melakukan investasi atau proyek baru. Surat tersebut menunjukkan persetujuan awal dari pemerintah terkait dengan rencana investasi atau proyek tersebut, namun belum memberikan izin secara resmi.

Contoh Surat

[Nama dan Alamat Anda]
[Tanggal]

Kepada,
[Yang dituju]
[Alamat yang dituju]

Perihal: Permohonan Izin Prinsip

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Anda]
Alamat : [Alamat Anda]
No. KTP : [Nomor KTP Anda]
No. Telepon : [Nomor Telepon Anda]
Pekerjaan : [Pekerjaan Anda]
Tujuan : [Tujuan izin prinsip Anda]

Dalam kesempatan ini, saya dengan hormat mengajukan permohonan izin prinsip kepada Yang Terhormat untuk penggunaan lahan atau bangunan yang terletak di [Alamat yang dimohonkan].

Permohonan ini saya ajukan dengan maksud dan tujuan yang jelas, serta dapat memberikan manfaat bagi saya dan masyarakat sekitar. Saya memahami bahwa izin prinsip ini berfungsi sebagai persetujuan awal dan sifatnya belum final, sehingga adanya persyaratan dan proses lebih lanjut yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut ini kami lampirkan dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pengajuan ini:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Surat pernyataan penggunaan lahan atau bangunan yang kosong
3. Surat keterangan domisili
4. Gambar denah atau rencana penggunaan lahan/bangunan

Sebagai tanda terima dan persetujuan, saya bersedia mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam pengajuan izin ini.

Demikianlah permohonan izin prinsip ini saya ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap agar permohonan ini dapat segera diproses dan mendapatkan persetujuan.

Hormat saya,

[Tanda tangan Anda]

[Nama Anda]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Izin Prinsip, perlu diperhatikan beberapa hal penting, seperti menuliskan kejelasan dan keakuratan informasi mengenai perusahaan atau proyek yang akan dilakukan, menyertakan dokumen pendukung yang relevan, serta mengikuti prosedur yang ditentukan oleh otoritas terkait dalam penyusunan surat tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat surat izin prinsip, yang harus dihindari adalah penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu, penulisan yang tidak terstruktur, dan penyampaian informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Instansi terkait

  1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
  3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM)
  4. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
  5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)