Cari

Contoh Surat Permohonan Cerai bagi PNS Wanita

Contoh Surat Permohonan Cerai bagi PNS Wanita

Surat permohonan cerai bagi PNS wanita adalah surat yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan, sebagai permintaan resmi untuk memohon perceraian dari suaminya.

Contoh Surat

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kepegawaian
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Nama PNS Wanita
NIP: 123456789
Pangkat/Golongan: IV/c
Jabatan: Jabatan PNS

Dengan surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan cerai sebagai PNS wanita yang bertugas di lingkungan Dinas Kepegawaian Kota Surabaya.

Alasan saya mengajukan permohonan cerai ini adalah karena adanya permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan melalui proses mediasi yang dilakukan, kami menyepakati untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini.

Oleh karena itu, dengan surat ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memproses cerai saya sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi ini.

Saya menyadari bahwa dengan mengajukan permohonan cerai ini, akan ada dampak dan konsekuensi yang harus saya hadapi, terutama terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PNS. Namun, saya akan berusaha untuk tetap fokus dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas saya sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama PNS Wanita

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Permohonan Cerai bagi PNS wanita, hal yang perlu diperhatikan adalah mengikuti prosedur yang berlaku, menyertakan dokumen pendukung yang relevan, dan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dalam perceraian di Indonesia.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Permohonan Cerai sebagai seorang PNS wanita, yang harus dihindari adalah penggunaan kalimat yang merendahkan atau menyalahkan pihak lain serta adanya pengungkapan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia dalam surat tersebut.

Instansi terkait

  1. Badan Kepegawaian Negara
  2. Kementerian Hukum dan HAM
  3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  4. Pengadilan Agama
  5. Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah