Cari
Surat permohonan pengujian UU ke MK adalah surat resmi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki ketidakpuasan terhadap suatu Undang-Undang (UU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji keberlakuan UU tersebut dan memperoleh keputusan dari pengadilan tertinggi di Indonesia.
Jakarta, 12 Januari 2022
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Perihal: Permohonan Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2021
Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama: Budi Susanto
Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 10, Jakarta Selatan
No. Telepon: 0812XXXXXX
2. Nama: Maria Dewi
Alamat: Jl. Menteng Raya No. 5, Jakarta Pusat
No. Telepon: 0813XXXXXX
Bermaksud mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan ke Mahkamah Konstitusi. Kami merasa bahwa UU tersebut memiliki beberapa ketentuan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.
Berdasarkan alasan-alasan berikut:
1. Pasal 15 ayat (3) UU tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan tarif pajak yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berwenang.
2. Pasal 25 UU tersebut tidak mempertimbangkan kondisi keuangan masyarakat yang kurang mampu, sehingga tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi dan memberatkan.
Kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat meneliti dan memutuskan pengujian atas UU Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan menyediakan argumen-argumen dan bukti-bukti yang mendukung permohonan ini pada saat persidangan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan ini dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Ketua, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Budi Susanto Maria Dewi
Dalam membuat Surat Permohonan Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan kebenaran identitas pemohon, lengkapnya alasan permohonan yang didukung dengan bukti yang kuat, serta penggunaan bahasa yang jelas dan sopan.
Dalam membuat Surat Permohonan Pengujian UU ke MK, ada beberapa hal yang harus dihindari. Pertama, hindari penggunaan bahasa yang tidak jelas dan ambigu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Kedua, hindari penggunaan argumen yang tidak relevan atau tidak kuat untuk memperkuat permohonan Anda. Ketiga, hindari menyertakan informasi yang tidak penting atau tidak relevan dengan kasus yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
