Cari

Contoh Surat Pernyataan Tidak Bekerja di Instansi Lain

Contoh Surat Pernyataan Tidak Bekerja di Instansi Lain

Surat pernyataan tidak bekerja di instansi lain adalah dokumen yang berisi pernyataan resmi seseorang yang sedang bekerja di suatu instansi bahwa dia tidak memiliki pekerjaan di instansi lain atau tidak sedang bekerja secara paruh waktu di tempat lain. Surat ini sering kali diminta oleh instansi atau perusahaan sebagai salah satu syarat untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau konflik pekerjaan dengan instansi lain.

Contoh Surat

[Tempat, Tanggal]

Kepada Yth.,
[Instansi Tujuan]
[Alamat Instansi]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : [Nama Lengkap]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat/Tanggal Lahir]
Alamat : [Alamat Lengkap]

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saat ini saya tidak bekerja di instansi lain dan tidak memiliki ikatan kerja apapun yang dapat mengganggu penugasan dan tanggung jawab saya di [Nama Instansi Anda].

Surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh [Instansi Tujuan] dalam rangka [Alasan Surat Pernyataan]. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi surat pernyataan ini, dan siap menanggung konsekuensi hukum apabila terbukti tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Lengkap]
[NIP/NIM]
[Tanda Tangan]

Harus diperhatikan

Dalam membuat surat pernyataan tidak bekerja di instansi lain, perlu diperhatikan kejelasan dan keaslian tulisan, serta kesesuaian konten dengan fakta yang sebenarnya.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Pernyataan Tidak Bekerja di Instansi Lain, harus dihindari penggunaan kalimat ambigu atau tidak jelas, serta informasi yang tidak akurat atau menyesatkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Instansi terkait

  1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  2. Direktorat Jenderal Badan Kepegawaian Negara
  3. Badan Kepegawaian Daerah
  4. Badan Kepegawaian Negara
  5. Badan Kepegawaian Negara dan Sumber Daya Manusia