Cari

Contoh Surat Perwalian dari Pengadilan

Contoh Surat Perwalian dari Pengadilan

Surat Perwalian dari Pengadilan adalah surat yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan wewenang kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengurus atau mengambil keputusan atas nama seseorang yang belum mampu secara hukum. Dalam surat perwalian ini, terdapat peraturan dan batasan yang harus diikuti oleh perwali untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan pihak yang bersangkutan.

Contoh Surat

Pengadilan Negeri XYZ
Jl. Merdeka No. 123
Kota ABC

Nomor: 001/PN XYZ/2022

Perihal: Surat Perwalian

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu,
Majelis Hakim Ketua
Pengadilan Negeri XYZ

Dengan Hormat,

Dalam hal ini, kami bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk terdakwa dalam perkara pidana dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Terdakwa : Budi Santoso
- Tanggal Lahir : 10 Februari 1980
- Alamat : Jl. Merdeka No. 456, Kota ABC

Permohonan perwalian ini disampaikan dengan alasan Terdakwa tidak mampu secara finansial untuk membiayai proses peradilan, sehingga membutuhkan pendampingan serta bantuan dalam menghadapi proses hukum.

Sebagai pemohon, kami bersedia untuk memenuhi segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perwalian ini.

Demikian permohonan perwalian ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama]
[Alamat]
[Telp. / Email]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat Perwalian dari Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan semua informasi yang disertakan dalam surat tersebut akurat dan lengkap. Kedua, pastikan untuk mengikuti semua tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan terkait. Terakhir, pastikan surat tersebut ditujukan kepada pihak yang berwenang dan dijelaskan dengan jelas mengenai keperluan dan tujuan dari Surat Perwalian tersebut.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat Perwalian dari Pengadilan, hal yang harus dihindari adalah menggunakan bahasa yang ambigu, meragukan, atau tidak jelas sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Selain itu, juga harus dihindari penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan grammatical karena dapat mengurangi kemampuan surat tersebut untuk dipahami dengan jelas dan tepat oleh pihak yang berwenang.

Instansi terkait

  1. Pengadilan Negeri
  2. Mahkamah Agung
  3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  4. Direktorat Jenderal Imigrasi
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia