Cari

Contoh Surat PPAT

Contoh Surat PPAT

Surat PPAT adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan transaksi jual-beli tanah atau properti.

Contoh Surat

[Alamat Pengirim]
[Tanggal]

[Yth: Nama Penerima]
[Alamat Penerima]

Perihal: Pengesahan Akta PPAT

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami bermaksud untuk mengajukan pengesahan akta Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan yang ditandatangani pada tanggal [tanggal]/[bulan]/[tahun] oleh Notaris [nama notaris] dengan nomor akta [nomor akta].

Dalam rangka melengkapi persyaratan administratif, kami memohon agar pihak yang berwenang dapat melakukan pengesahan terhadap akta tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun data lengkap terkait akta tersebut adalah sebagai berikut:
1. Nama Lengkap Pihak Pertama: [nama lengkap pihak pertama]
2. Nama Lengkap Pihak Kedua: [nama lengkap pihak kedua]
3. Nama Lengkap Pihak Ketiga (bila ada): [nama lengkap pihak ketiga]
4. Alamat Lengkap Pihak Pertama: [alamat lengkap pihak pertama]
5. Alamat Lengkap Pihak Kedua: [alamat lengkap pihak kedua]
6. Alamat Lengkap Pihak Ketiga (bila ada): [alamat lengkap pihak ketiga]
7. Nomor Akta: [nomor akta]
8. Tanggal Pembuatan Akta: [tanggal]/[bulan]/[tahun]

Demikianlah surat permohonan pengesahan akta PPAT ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda tangan Pengirim]
[Nama Pengirim]
[Jabatan Pengirim]
[Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Telepon/Email]

Harus diperhatikan

Dalam membuat Surat PPAT, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan bahwa semua persyaratan dan dokumentasi yang diperlukan telah lengkap dan sesuai. Kedua, perhatikan format dan narasi surat agar jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh penerima surat. Terakhir, pastikan bahwa semua informasi yang tercantum di surat telah diverifikasi dan benar.

Harus dihindari

Dalam membuat Surat PPAT, hendaknya dihindari penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, serta penggunaan kata-kata yang membingungkan calon pembaca. Selain itu, penting juga untuk menghindari kesalahan dalam merangkai kalimat dan tata bahasa yang tidak sesuai dengan standar penulisan resmi.

Instansi terkait

  1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  2. Kementerian Keuangan
  3. Badan Pertanahan Nasional
  4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  5. Kepolisian Negara Republik Indonesia